Mencerdaskan Rakyat: Peran Pembelajaran dalam Membentuk Integritas dan Tata Demokrasi Bermutu
Upaya mencerdaskan rakyat adalah inti dari pembangunan sebuah bangsa yang berdemokrasi, dan dalam konteks ini, Peran Pembelajaran menjadi sangat vital. Pembelajaran, dalam segala bentuknya, tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk integritas moral dan etika warga negara, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya tata demokrasi yang bermutu. Tanpa masyarakat yang cerdas dan berintegritas, cita-cita demokrasi yang adil dan akuntabel akan sulit tercapai.
Peran Pembelajaran dalam membentuk integritas dimulai dari penanaman nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan anti-korupsi sejak usia dini. Pendidikan karakter di sekolah, misalnya, dirancang untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang kuat. Ketika nilai-nilai ini terinternalisasi dengan baik, warga negara akan lebih resisten terhadap godaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang merupakan musuh utama demokrasi. Sebuah laporan dari Transparency International Indonesia pada 20 Juni 2025, menyoroti bahwa indeks persepsi korupsi di suatu negara cenderung membaik seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan dan kesadaran integritas masyarakat.
Lebih jauh lagi, Peran Pembelajaran juga krusial dalam membangun kapasitas warga untuk berpartisipasi secara cerdas dalam tata demokrasi. Warga yang teredukasi mampu memahami sistem politik, menganalisis kebijakan publik, dan mengevaluasi kinerja para pemimpin. Mereka tidak mudah termakan hoaks atau populisme, melainkan mendasarkan keputusan mereka pada informasi yang valid dan pemikiran kritis. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang rasional, di mana perdebatan didasarkan pada argumen dan data, bukan sekadar emosi. Contohnya, pada Pilkada serentak 27 November 2024 lalu, daerah dengan program edukasi pemilih yang intensif menunjukkan peningkatan diskusi substantif di ruang publik.
Peran Pembelajaran juga terlihat dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Masyarakat yang teredukasi lebih berani menuntut hak-hak mereka, mengawasi penggunaan anggaran publik, dan melaporkan penyimpangan. Ini memaksa pemerintah untuk bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Partisipasi aktif semacam ini adalah indikator dari tata demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik.
Dengan demikian, Peran Pembelajaran dalam mencerdaskan rakyat adalah investasi strategis untuk masa depan bangsa. Baik melalui kurikulum pendidikan formal yang komprehensif, program literasi publik, maupun inisiatif pembelajaran seumur hidup, setiap upaya harus diarahkan untuk membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas dan berintegritas, tetapi juga mampu secara aktif mendorong tata demokrasi yang bermutu dan berkelanjutan di Indonesia.