Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan adalah cita-cita setiap bangsa. Fondasi untuk mencapai tujuan tersebut terletak pada pembentukan generasi sadar hukum. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran krusial dalam proses ini, dengan menanamkan pemahaman tentang hukum, hak, dan kewajiban sejak usia dini. Mengapa generasi sadar hukum menjadi begitu penting, dan mengapa pendidikan kewarganegaraan harus dimulai sedini mungkin? Jawabannya terletak pada pembentukan karakter dan kebiasaan yang akan menentukan bagaimana individu berinteraksi dengan sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu alasan utama mengapa pembentukan generasi sadar hukum sejak dini sangat penting adalah untuk membangun budaya tertib dan disiplin. Anak-anak yang diajarkan tentang aturan dan konsekuensi sejak kecil akan lebih mudah memahami pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban. Mereka belajar bahwa kebebasan individu dibatasi oleh hak orang lain dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ini akan mengurangi potensi pelanggaran hukum di kemudian hari, baik yang kecil seperti melanggar lalu lintas maupun yang besar seperti tindakan kriminal. Sebuah studi oleh Lembaga Kajian Hukum Nasional per Mei 2025 menunjukkan bahwa angka pelanggaran kecil di jalan raya cenderung menurun di kota-kota yang mengintegrasikan edukasi lalu lintas sejak SD.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga membekali generasi sadar hukum dengan pemahaman tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Anak-anak belajar untuk menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan diskriminasi, dan bersikap adil. Mereka juga diajarkan bagaimana menyuarakan hak-hak mereka secara bertanggung jawab dan mencari keadilan melalui jalur yang benar. Pemahaman ini akan membentuk individu yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga peduli terhadap sesama dan berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Kemudian, pendidikan kewarganegaraan juga mendorong partisipasi aktif dalam sistem demokrasi. Generasi sadar hukum adalah mereka yang memahami bagaimana sistem hukum dan pemerintahan bekerja, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam proses demokrasi. Ini termasuk pengetahuan tentang pentingnya pemilihan umum, peran lembaga-lembaga negara, dan cara menyalurkan aspirasi secara konstitusional. Pengetahuan ini esensial untuk mencegah apatisme politik dan mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan. Hakim Agung, Prof. Dr. Kartika Dewi, dalam sebuah kuliah umum di Universitas pada Selasa, 10 Juni 2025, pukul 14.00, menekankan, “Pendidikan kewarganegaraan adalah investasi kita untuk demokrasi yang matang.”

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran fundamental dalam menciptakan generasi sadar hukum. Ini bukan hanya tentang mengajarkan pasal-pasal hukum, tetapi tentang menanamkan nilai-nilai yang membentuk individu yang bertanggung jawab, menghormati hukum, dan aktif berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Investasi pada pendidikan ini sejak dini adalah jaminan untuk masa depan bangsa yang lebih baik.